KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI DELIK PIDANA
Roy Darwin; Dr.Ibnu mazjah, SHI., MA

Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online dan bagaimanakahkajian yuridis terhadap pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHP danUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di mana dengan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan: 1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya prostitusi, sebagaicontoh faktor ekonomi, dimana seseorang berkekurangan secara ekonomi danmembutuhkan uang untuk biaya hidup. Ada faktor pendidikan, faktor kurangnyapendalaman keagamaan, karena daya pemikiran yang lemah menyebabkan merekamelacurkan diri tanpa rasa malu, dan masih banyak lagi faktor atau penyebabterjadinya prostitusi. Selain itu ada beberapa juga penyebab terjadinya prostitusi itusecara online, sebagai contoh akses internet yang tidak terbatas, denganmenggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengaksessegala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakanfaktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan cyber crimedengan mudahnya, kemudian faktor yang disebabkan karena sistem keamananjaringan yang lemah, dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadicelah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunyaprostitusi online. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengaturtentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusionline di dalam KUHP. Didalam KUHP hanya terdapat undang-undang yangmengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untukPSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yangmembuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagipelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapanhukum masih ada beberapa pasal yang yang berkaitan dan mampu memberikansanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008Tentang Pornografi.

Kata Kunci : Cyber Crime, Prostitusi Online, Pembuktian, Korban danPelaku.



© 2014 copyright | Design & Programming by ICT UNMA BANTEN